INDOKOM NEWS | Dugaan penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi kembali mencuat ke permukaan. Kali ini terjadi di Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Sejumlah petani mengaku tidak pernah menerima pupuk subsidi yang menjadi hak mereka, meski nama mereka tercatat resmi dalam data kelompok tani.
Situasi tersebut memicu keresahan luas di kalangan petani. Keluhan memuncak setelah warga berulang kali mendatangi Kantor Desa Durin Tonggal untuk mempertanyakan pupuk subsidi yang tak kunjung mereka terima, tanpa penjelasan yang jelas.
Rosmita Br Tarigan, warga Dusun V Tebing Ganjang, mengaku telah mengikuti seluruh prosedur administrasi. Bahkan, ia telah mengantongi surat keterangan dari pemerintah desa sebagai penerima pupuk subsidi. Namun hingga kini, pupuk yang dijanjikan tak pernah ia terima.
“Surat sudah ada, tapi pupuknya tidak pernah kami terima. Kami bingung harus mengadu ke mana lagi,” ujar Rosmita dengan nada kecewa.
Keluhan senada disampaikan Br Sitepu. Ia mengaku sebelumnya rutin menerima pupuk subsidi, namun tahun ini namanya disebut tidak tercantum saat mengambil pupuk di UD Barus Tani, meskipun telah terdaftar dalam kelompok tani.
“Tahun lalu dapat, sekarang dibilang nama saya tidak ada. Padahal sudah terdaftar,” ungkapnya di Kantor Desa Durin Tonggal, Senin (02/02/2026).
Nasib serupa dialami Natalisa Br Tarigan. Saat mendatangi pengecer pupuk, ia diberitahu bahwa namanya tidak terdaftar sebagai penerima. Ia pun terpaksa mengadu ke pemerintah desa dengan harapan bisa memperoleh haknya sebagai petani.
Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat di kalangan warga bahwa pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah tidak disalurkan secara tepat sasaran. Dugaan adanya pengalihan pupuk subsidi pun menguat, seiring banyaknya petani yang terdaftar namun tidak menerima pupuk.
Akibat kelangkaan pupuk, para petani mengaku terancam gagal panen. Mereka khawatir akan mengalami kerugian ekonomi yang serius, mengingat pupuk merupakan kebutuhan utama dalam proses budidaya tanaman.
Padahal, pupuk bersubsidi merupakan instrumen strategis negara dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan menopang ketahanan pangan nasional.
Kepala Desa Durin Tonggal, Jakub Sembiring, membenarkan adanya persoalan serius dalam distribusi pupuk subsidi di wilayahnya. Ia menyebut keluhan warga terus berdatangan dengan pola yang sama: jatah pupuk tidak diterima tanpa alasan yang jelas.
“Mayoritas warga saya adalah petani. Tanpa pupuk, tanaman pasti gagal panen. Wajar kalau mereka marah dan resah,” tegas Jakub.
Tak hanya menyoroti keterbatasan stok, Jakub juga menyinggung dugaan penyimpangan penyaluran pupuk subsidi. Menurutnya, pupuk yang seharusnya diperuntukkan bagi pertanian pangan diduga dialihkan ke pihak lain, sehingga memicu kecurigaan dan kemarahan warga.
Ia secara tegas meminta aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk turun tangan menyelidiki penyaluran pupuk subsidi di Desa Durin Tonggal.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Saya minta aparat mengusut tuntas penyaluran pupuk subsidi di desa kami,” ujarnya.
Jakub juga menyatakan akan segera menyurati Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang untuk meminta evaluasi dan penertiban distribusi pupuk subsidi.
“Keluhan warga adalah keluhan saya juga. Sebagai kepala desa, saya bertanggung jawab mencari solusi,” katanya.
Di tengah polemik ini, perhatian publik tertuju pada komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa pupuk bersubsidi harus tepat sasaran dan bebas dari praktik mafia. Pemerintah pusat berulang kali menekankan bahwa pupuk subsidi adalah hak petani kecil dan bagian penting dari agenda besar swasembada pangan nasional.
Setiap penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi dinilai sebagai ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan bertentangan dengan kebijakan negara.
Kasus di Desa Durin Tonggal pun menjadi ujian nyata atas komitmen tersebut. Warga berharap negara hadir bukan hanya melalui kebijakan di atas kertas, tetapi juga melalui pengawasan ketat dan penindakan tegas di lapangan.**
(JAKUB KABAN)
