INDOKOM NEWS | Dugaan penyelewengan pupuk subsidi mencuat di Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Kelangkaan pupuk yang dialami petani memicu keresahan serius hingga berujung pada rapat panas antara masyarakat, pemerintah desa, dan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, Senin (3/2/2026).
Rapat yang digelar di Kantor Desa Durin Tonggal sejak pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB itu dihadiri puluhan petani dari berbagai kelompok tani. Hadir pula perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, yakni Fungsional Dinas Pertanian Syahruddin, Kepala KUPT Dinas Pertanian Kecamatan Pancur Batu Rosleni, Kepala Desa Durin Tonggal Jakup Sembiring, serta Sekretaris Desa Altanta Tarigan, SH.
Petani Mengeluh: Jatah Berkurang, Pupuk Raib di Kios
Dalam forum tersebut, para petani menyampaikan keluhan serupa: pupuk subsidi yang tercatat sebagai jatah mereka tiba-tiba berkurang, bahkan habis saat hendak ditebus di kios pupuk desa.
“Kami datang ke kios, awalnya jatah saya sekian, tapi berkurang. Pas mau ditebus, pupuknya sudah tidak ada lagi,” keluh seorang petani dari Dusun II, Desa Durin Tonggal.
Keluhan ini bukan satu-dua orang. Sejumlah kelompok tani mengaku mengalami hal serupa, sehingga menimbulkan dugaan kuat adanya ketidakwajaran dalam penyaluran pupuk subsidi di tingkat kios.
Dinas Pertanian Klaim Stok Melimpah
Menanggapi keluhan tersebut, Fungsional Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Syahruddin menyebut bahwa secara data, ketersediaan pupuk subsidi untuk Kecamatan Pancur Batu sangat mencukupi.
“Pupuk untuk Kecamatan Pancur Batu disediakan sekitar 12.000 ton,” ujar Syahruddin.
Namun demikian, ia tidak menampik bahwa jika persoalan ini terus berlarut tanpa penyelesaian, maka akan melibatkan Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) yang unsur di dalamnya melibatkan aparat penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan.“Kalau ini tidak selesai, masalah ini akan sampai ke KPPP,” tegasnya.
Rapat Buntu, Petani Desak Audit dan Lapor Aparat Hukum
Sayangnya, rapat panjang tersebut tak membuahkan solusi konkret. Tidak ada kejelasan soal data distribusi pupuk di kios, maupun alasan berkurangnya jatah petani.
Merasa tak puas, para petani yang tergabung dalam kelompok tani pun mendesak dilakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap alokasi dan penyaluran pupuk subsidi di kios Desa Durin Tonggal. Mereka bahkan menyatakan siap melayangkan pengaduan resmi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara.
Kepala Desa Tegas: Akan Bawa ke Ranah Hukum
Sikap tegas ditunjukkan Kepala Desa Durin Tonggal Jakup Sembiring. Ia menegaskan akan berdiri bersama petani dan tidak ragu membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum.
“Keluhan warga petani adalah keluhan saya. Kalau ada kongkalikong dalam kelangkaan pupuk ini, pasti akan dilaporkan ke kepolisian dan kejaksaan,” tegas Jakup.
Hal senada disampaikan Sekretaris Desa Altanta Tarigan, SH. Ia mengungkapkan bahwa pihak desa telah melayangkan surat resmi ke kios pupuk untuk meminta data distribusi, namun hingga kini belum mendapat jawaban.
“Kami sudah meminta data ke kios, tapi belum ada respons. Demi menjaga ketahanan pangan sesuai program Presiden Prabowo, kami akan terus mengejar persoalan kelangkaan pupuk ini,” ujar Altanta.
Ia menegaskan, jika ditemukan adanya penyimpangan dalam distribusi pupuk subsidi, maka jalur hukum akan ditempuh.
Isu Lokal, Dampak Nasional
Kasus kelangkaan pupuk subsidi di Desa Durin Tonggal ini menjadi potret persoalan klasik yang terus berulang di berbagai daerah. Di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional, dugaan penyelewengan pupuk subsidi justru berpotensi memukul petani kecil — ujung tombak produksi pangan nasional.
Kini, publik menanti langkah konkret pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk membuka tabir distribusi pupuk subsidi yang dinilai tidak transparan tersebut.
*(Jakub Kaban)
