INDOKOM NEWS | Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi perhatian sejumlah organisasi relawan dan elemen masyarakat di Sumatera Utara.
Bersatu dalam gerakan Lintas 98 Sumatera Utara (Sumut), sejumlah pengurus organisasi relawan menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).
Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diusut secara menyeluruh, transparan, dan tidak berhenti pada pemeriksaan pihak-pihak tertentu.
Mereka menilai persoalan ini bukan sekadar menyangkut keamanan pribadi seorang presiden, melainkan juga berkaitan dengan keamanan komunikasi kepala negara, kehormatan institusi negara, perlindungan hak masyarakat, hingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan, Lintas 98 Sumut menegaskan bahwa penggunaan teknologi penyadapan oleh institusi negara harus berada dalam pengawasan ketat dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun politik tertentu.
Empat Pengurus Organisasi Relawan Bergabung dalam Lintas 98 Sumut
Gerakan penyampaian aspirasi tersebut melibatkan sejumlah pengurus organisasi relawan yang tergabung dalam Lintas 98 Sumut.
Adapun pengurus yang turut membawa aspirasi tersebut yakni Edison Marbun selaku Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo (SIP), Thomas J. Tarigan selaku Ketua DPD Persaudaraan 98 Sumut, Herianto selaku Ketua DPD Relawan Persatuan Nasional, serta Amru Siregar selaku Ketua DPD Jarnas 98 Sumut.
Keterlibatan sejumlah organisasi tersebut menjadi bentuk perhatian bersama terhadap persoalan dugaan penyadapan ilegal yang dinilai perlu mendapatkan penanganan serius dari aparat penegak hukum.
Melalui pernyataan sikap bersama, mereka menyampaikan bahwa negara harus hadir memberikan kepastian hukum dan menjamin tidak adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak mana pun.
Soroti Dugaan Penyalahgunaan Alat Penyadapan
Dalam pernyataan tertulisnya, Lintas 98 Sumut menyoroti lemahnya pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan peralatan penyadapan yang dimiliki institusi negara.
Menurut mereka, teknologi penyadapan pada dasarnya dapat digunakan untuk mendukung kepentingan penegakan hukum, khususnya dalam mengungkap tindak kejahatan.
Namun, penggunaannya harus berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur hukum, serta dilengkapi dasar dan pertanggungjawaban yang jelas.
Mereka mengingatkan bahwa apabila peralatan canggih tersebut digunakan di luar ketentuan hukum, hal itu berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.
Kondisi tersebut juga dikhawatirkan dapat mengancam kebebasan sipil, mencederai hak privasi masyarakat, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Pertanyakan Motif dan Siapa Aktor Intelektualnya
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pernyataan sikap Lintas 98 Sumut adalah pentingnya mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan penyadapan tersebut.
Mereka mempertanyakan apa motif di balik dugaan tindakan itu, siapa yang memerintahkan, serta kepada siapa informasi hasil penyadapan tersebut disalurkan.
Pertanyaan mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan tertentu juga dinilai perlu mendapatkan penelusuran berdasarkan bukti yang sah.
Bagi mereka, pengungkapan perkara tidak boleh hanya berhenti pada pelaku di lapangan apabila memang terdapat pihak lain yang diduga memiliki peran lebih besar.
Karena itu, mereka meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional untuk menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.
Meski demikian, seluruh dugaan dan informasi mengenai pihak yang disebut dalam perkara tersebut harus tetap diuji melalui proses hukum. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum adanya pembuktian sesuai ketentuan hukum.
Sepuluh Tuntutan Lintas 98 Sumut kepada Mabes Polri
Dalam pernyataan sikapnya, Lintas 98 Sumut menyampaikan sepuluh tuntutan yang diharapkan dapat menjadi perhatian Mabes Polri dan pemerintah.
Adapun tuntutan tersebut meliputi:
1. Mendukung Mabes Polri mengusut tuntas dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.
2. Meminta Mabes Polri mengungkap aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ilegal tersebut.
3. Mendesak proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan berkeadilan.
4. Meminta evaluasi terhadap seluruh jajaran kepolisian agar bekerja secara profesional sesuai aturan.
5. Meminta perlindungan terhadap hak privasi seluruh rakyat Indonesia.
6. Meminta pemberian sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan penyadapan ilegal.
7. Meminta jaminan kebebasan bagi aktivis dan media massa agar tidak menjadi sasaran penyadapan ilegal maupun spionase.
8. Meminta perlindungan terhadap hak-hak demokratis masyarakat serta memastikan institusi Polri tidak terlibat dalam kepentingan politik kelompok tertentu.
9. Meminta jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
10. Meminta pemerintah melakukan pembenahan terhadap institusi yang memiliki peralatan penyadapan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Sepuluh tuntutan tersebut menjadi inti aspirasi yang disampaikan Lintas 98 Sumut dalam aksi di depan Polda Sumatera Utara.
Ingatkan Privasi Rakyat Jangan Sampai Dilanggar
Tidak hanya menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, Lintas 98 Sumut juga mengingatkan bahwa persoalan perlindungan privasi merupakan hak seluruh warga negara.
Mereka menilai masyarakat harus mendapatkan jaminan bahwa komunikasi pribadi dan data elektronik tidak digunakan atau diakses secara sewenang-wenang.
Aktivis, jurnalis, dan kelompok masyarakat sipil juga harus mendapatkan ruang kebebasan untuk menyampaikan pendapat tanpa merasa terancam oleh tindakan pengawasan yang melanggar hukum.
Menurut mereka, penegakan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.
Jangan sampai teknologi yang seharusnya menjadi alat pendukung keamanan justru berubah menjadi sarana untuk membatasi kebebasan masyarakat.
Dasar Hukum Jadi Landasan Penyampaian Aspirasi
Dalam pernyataan sikap tersebut, Lintas 98 Sumut turut mencantumkan sejumlah landasan hukum.
Di antaranya Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, Pasal 28E Ayat (3) tentang kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat, serta Pasal 28G Ayat (1) mengenai perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman.
Selain itu, mereka juga merujuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Landasan hukum tersebut menjadi dasar bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan bertanggung jawab sekaligus mengingatkan bahwa penggunaan kewenangan negara harus tetap berada dalam koridor hukum.
Jaga Presiden Bukan Berarti Menempatkan Siapa Pun di Atas Hukum
Dalam bagian akhir pernyataan sikapnya, Lintas 98 Sumut memberikan penegasan bahwa menjaga Presiden dan menjaga negara bukan berarti menempatkan siapa pun di atas hukum.
Justru, menurut mereka, penegakan hukum yang adil, objektif, dan transparan merupakan cara untuk menjaga kehormatan negara serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Mereka juga menegaskan tidak datang untuk menghakimi pihak tertentu, menciptakan kegaduhan, ataupun melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Aspirasi tersebut disampaikan agar persoalan dugaan penyadapan mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.
"Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta agar hukum ditegakkan dan kebenaran diungkap," demikian salah satu penegasan dalam pernyataan sikap tersebut.
Minta Fakta Dibuka, Hukum Ditegakkan Tanpa Tebang Pilih
Lintas 98 Sumut berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan langkah nyata dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Mereka menilai pengungkapan dugaan penyadapan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran.
Bagi mereka, tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan yang dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari proses hukum.
Sebaliknya, setiap orang tetap memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan tidak dihakimi sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan seruan tegas:
"UNGKAP FAKTANYA! BUKTIKAN KEBENARANNYA! USUT TUNTAS JIKA TERBUKTI ADA PELANGGARAN HUKUM!"
"JAGA PRESIDEN, JAGA KEDAULATAN NEGARA, JUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM!"
Melalui gerakan Lintas 98 Sumut, para pengurus organisasi relawan berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius bagi institusi kepolisian dan pemerintah demi menjaga kepercayaan masyarakat, melindungi hak warga negara, serta memastikan hukum berlaku adil bagi semua pihak.**
(Redaksi/Vona.T)
