INDOKOM NEWS | Dugaan maraknya praktik perjudian tembak ikan dan peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Pancur Batu hingga Kecamatan Sibolangit kini kian sulit dibantah. Sejumlah temuan di lapangan mengindikasikan aktivitas ilegal tersebut berlangsung relatif terbuka—tanpa upaya penyamaran berarti.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terhadap efektivitas pengawasan aparat penegak hukum di wilayah tersebut. Apakah praktik ini luput dari pantauan, atau justru tidak ditindak secara optimal?
Nama Kapolsek Pancur Batu, Kompol Junaidi, S.H, dan Kanit Reskrim Iptu Rudi Salam Tarigan ikut menjadi sorotan publik. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan langkah konkret penindakan terhadap dugaan aktivitas ilegal tersebut.
Di bawah naungan Polrestabes Medan, situasi ini dinilai mencederai wibawa penegakan hukum. Sejumlah warga mempertanyakan konsistensi aparat dalam memberantas penyakit masyarakat yang sudah lama menjadi perhatian.
“Kalau aktivitasnya berlangsung terus dan terlihat terbuka, wajar kalau publik bertanya: ini tidak terdeteksi, atau memang tidak ditindak?” ujar seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pantauan di lapangan pada Senin (27/4/2026) menguatkan dugaan tersebut. Aktivitas perjudian tembak ikan dan indikasi transaksi narkotika disebut masih terjadi di kawasan Tekongan Amoy, wilayah perbatasan Desa Bandar Baru (Kabupaten Deli Serdang) dan Kabupaten Karo, termasuk kawasan Sembahe Lembah Naga.
Wilayah-wilayah ini oleh warga disebut sebagai titik rawan yang telah lama beroperasi, namun belum terlihat adanya penindakan yang berkelanjutan dan signifikan.
Situasi ini menimbulkan dilema serius: jika benar aktivitas tersebut berlangsung secara masif, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan lingkungan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Desakan pun mulai mengarah ke Polda Sumatera Utara dan jajaran Polrestabes Medan untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Transparansi dan tindakan nyata dinilai menjadi kunci untuk meredam spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Penegakan hukum harus terlihat dan terasa. Kalau tidak, publik akan terus bertanya-tanya,” ujar warga lainnya.
Di sisi lain, masyarakat tetap diimbau untuk aktif melaporkan setiap dugaan aktivitas ilegal. Namun, warga berharap laporan tersebut direspons dengan langkah konkret, bukan sekadar formalitas.
Perang melawan narkoba dan perjudian tidak cukup dengan retorika. Tanpa tindakan tegas, terukur, dan terbuka, kepercayaan publik berisiko terus terkikis.
Pertanyaannya kini sederhana: apakah aparat akan menjawab dengan tindakan, atau membiarkan keraguan publik terus membesar?**
