INDOKOM NEWS | Kalau hukum masih punya wajah, mungkin hari ini ia sedang tertunduk malu di Kecamatan Namorambe dan Talun Kenas.
Di dua wilayah ini, praktik judi tembak ikan tak lagi sekadar isu pinggiran. Ia hidup, tumbuh, dan beroperasiterang-terangan
Bukan di lorong gelap, bukan pula sembunyi di balik pintu tertutup melainkan di titik-titik yang diketahui publik.
Ironisnya, justru aparat yang seharusnya paling peka, tampak paling tidak bereaksi.Ada apa dengan penegak hukum dijajaran Polresta Deliserdang.
Pertanyaannya tidak lagi “apakah polisi tahu?”
Pertanyaan yang lebih jujur adalah: mengapa dibiarkan?
Lebih menyakitkan lagi, efeknya sudah terasa nyata. Di wilayah hukum Polsek Namorambe, pencurian sepeda motor kian merajalela.
Curanmor bukan lagi kejadian sporadis, melainkan sudah menjadi ancaman harian. Warga resah, waspada, bahkan mulai kehilangan rasa aman di lingkungan sendiri.
Dan kita semua tahu, tak sedikit kejahatan jalanan berakar dari kebutuhan instan salah satunya akibat jerat perjudian & Narkoba.
Namun apa yang dilakukan aparat?Diam.
Kapolsek Talun Kenas dan Kapolsek Namorambe memilih bungkam saat dikonfirmasi.
Sikap ini bukan sekadar tidak profesional ini adalah bentuk pembiaran yang melukai rasa keadilan publik.
Lebih jauh, diamnya aparat bukanlah netralitas.Diam, dalam konteks ini, adalah keberpihakan.
Seperti di etika warga bisa menyebut lokasi perjudian di wilayah hukum Polek Talun Kenas dengan detail dari Dusun Bekilang, warung Mul, Lau Rempak, hingga Simpang Kawat dan Goa Ergendang maka mustahil aparat tidak mengetahui.
Jika masyarakat awam saja bisa menunjuk titiknya, bagaimana mungkin institusi dengan struktur, intelijen, dan kewenangan hukum justru terlihat seperti kehilangan arah?
Atau jangan-jangan, ini bukan soal tidak tahu.
Tapi soal tidak mau tahu.
Keberpihakan kepada siapa? Itu yang kini mulai dipertanyakan masyarakat.
Sorotan tentu tak bisa berhenti di level Polsek. Kapolres Deli Serdang memegang kendali penuh atas jajarannya.
Ketika praktik ilegal berlangsung berulang, meluas, dan tanpa penindakan, maka ini bukan lagi kesalahan teknis ini adalah kegagalan kepemimpinan.
Penegakan hukum tak boleh tebang pilih. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas atau lebih parah lagi, tumpul ke samping, kepada mereka yang diduga punya “perlindungan”.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pesan yang sampai ke masyarakat sangat jelas:
melanggar hukum bukan lagi risiko tapi peluang.
Dan ketika hukum berubah menjadi sekadar formalitas, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga wibawa negara itu sendiri.
Hari ini judi tembak ikan.
Besok bisa lebih besar. Pertanyaannya sekarang:
apakah aparat akan tetap diam sampai semuanya benar-benar di luar kendali?
Atau masih ada keberanian untuk membuktikan bahwa hukum di negeri ini belum mati?**
(Redaksi)
